Para buruh menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kapuas untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan PT LAK, Selasa (2/7). (GALIH/KALTENG POS)


KUALA KAPUAS-Sekitar 500 orang buruh menggelar aksi di Gedung DPRD dan Kantor Pemkab Kapuas, Selasa (2/7). Aksi para buruh tersebut merupakan puncak atas gagalnya sejumlah mediasi dengan PT Lifere Agro Kapuas (PT LAK) karena tak kunjung menemukan solusi. Beberapa kali pertemuan selalu gagal tanpa ada keputusan yang memuaskan bagi karyawan.

Ratusan buruh ini membeberkan banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT LAK. Di antaranya, pengupahan di bawah UMP, tidak ada pembayaran lembur, tidak dilengkapi alat pelindung diri, tidak adanya antar jemput karyawan, penururnan status buruh dari PKWTT menjadi PKWT, serta berbagai pelanggaran lainnya yang dianggap tidak adil.  

"Ini soal pengupahan yang tidak sesuai, bahkan tidak ada uang lembur. Selain itu, masalah keselamatan maupun kesehatan tidak dijamin," ungkap Koordinator Aksi Hendrik Hutagalung dalam orasinya, kemarin.

Aksi yang dilakukan, kata Hendrik, bermaksud untuk meminta DPRD maupun Pemkab Kapuas untuk membantu menyelesaikan persoalan para buruh dengan PT LAK. Apalagi perusahaan asing tersebut dianggap telah merampas hak masyarakat lokal.

"Mediasi selama ini tidak berjalan baik karena perusahaan memaksakan kehendaknya. Justru perusahaan mendatangkan buruh dari luar dan menjajah warga lokal," tegas pria yang juga menjabata Sekretaris SBSI Wilayah III Kalimantan dan Sulawesi.

Para buruh juga meminta kepada orang nomor satu di Kalteng, Gubernur H Sugianto Sabran, agar bisa membantu mereka dalam persoalan ini. Sebagai warga lokal, mereka mengaku telah diperlakukan secara tak adil oleh perusahaan yang berinvestasi di tanah mereka.

"Pak Gubernur tolong kami, " ucap salah satu buruh.

Setelah berorasi dengan pengawalan anggota Polres Kapuas, perwakilan para buruh diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasi, yang selanjutnya akan disampaikan kepada anggota dewan. 

Korwil SBSI Kalteng Jasa Tarigan menegaskan, pelanggaran yang dilakukan PT LAK ini sangat tidak terpuji. Apalagi terkait pengupahan, keselamatan kerja, serta kesehatan buruh.

"Kasihan para buruh ini. Mereka warga lokal dan seharusnya mendapatkan hak yang sesuai," tegasnya.

Saat dihubungi koran ini, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Algrin Gasan mengakui bahwa kemarin (2/7) sejumlah anggota dewan sedang melaksanakan kunjungan kerja (kunker) yang terjadwal. Meskipun tak sempat menemui langsung para buruh, Algrin mengatakan bahwa masalah perselisihan buruh dengan PT LAK menjadi perhatian serius DPRD Kapuas.

"Iya, nanti ada jadwal Banmus untuk mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan perusahan guna mencari solusi terkait permasalahan itu," tegas Algrin. (alh/ce/ala)

Loading...

You Might Also Like